Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya - Selamat datang di halaman kami 15HITS | Kumpulan Viral Paling Dicari, Pada postingan kali ini kita akan ulas Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya, Disini semua telah di siapkan khusus buat anda. Dalam postingan Gambar SMA, Gambar Soal-Soal, yang sudah dibuat ini, bisa di ambil manfaatnya.

link : Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

Daftar Isi [Buka]

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya - Dikesempatan ini, saya akan kembali membagikan soal-soal UAS (Ujian Tengah Semester) untuk kelas 10 SMA/MA.

Karena kemarin saya telah membagikan soal UAS PAI & BP, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan soal UAS mata pelajaran PKN. Berikut adalah soalnya:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

1. Kemerdekaan memeluk agama dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan bentuk hak asasi….
a. politik
b. pribadi
c. sosial dan budaya
d. persamaan hukum
e. perlindungan hukum
Jawaban: b

2. Berdasarkan pasal 19 Ayat (1) anggota DPR dipilih melalui….
a. keputusan presiden
b. pemilihan umum
c. undang-undang
d. ketetapan MPR
e. menteri
Jawaban: b

3. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas….
a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d

4. Landasan Konstitusional di Indonesia yang sah dan dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia adalah….
a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a

5. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas….
a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan tugas pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c

6. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah….
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan
c. desentralisasi melahirkan otonomi daerah
d. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daera
e.  mengoptimalkan potensi daerah
Jawaban: c

7. Sumber motivasi dan aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional adalah….
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batan g Tubuh UUD 1945
d. Penjelasan UUD 1945
e. perundang-undangan
Jawaban: b

8. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balances merupakan pernyataan tentang negara memuat….
a. Zul Afdi Ardian
b. Jimly Ashiddiqie
c. Moh. Kusnardi
d. Harmaily Ibrahim
e. Montesquieu
Jawaban: b

9. Konsep trias politica ditemukan oleh….
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Zul Afdi Ardian
d. Harmaily Ibrahim
e. Moh. Kusnardi
Jawaban: b

10. Buku yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agarkekuasaan di dalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda merupakan karangan….
a. Mostesquieu
b. Miriam Budiardjo
c. Jimly Ashiddiqie
d. John Locke
e. Harmaily Ibrahim
Jawaban: d

11. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah disebut….
a. departemen
b. kementerian
c. DPD
d. DPR
e. MPR
Jawaban: b

12. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor….
a. 37 tahun 2008
b. 38 tahun 2008
c. 39 tahun 2008
d. 40 tahun 2008
e. 41 tahun 2008
Jawaban: c

13. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: d

14. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah disebut kekuasaan….
a. moneter
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
e. eksekutif
Jawaban: a

15. Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut….
a. otonomi daerah
b. sentralisasi
c. desentralisasi
d. kewenangan daerah
e. pemisah kekuasaan
Jawaban: a

16. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian Negara yang dibentuk berjumlah….kementerian Negara
a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e

17. BNP2TKI adalah kepanjangan dari….
a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
d. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: c

18.Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya disebut….
a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b

19. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….
a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c

20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai…
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. Negara intergralistik
e. Negara federal
Jawaban:  b

21. Tokoh yang berpendapat bahwa manusia pada hakikatya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak manusia didirikan Negara, serta hukum harus menjadi dasar Negara adalah….
a. John Locke
b. Montesquie
c. Sunarko
d. J.J Rousseau
e. Miriam Budiardjo
Jawaban: d

22. Kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu Negara dan memiliki cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik disebut….
a. warga Negara
b. rakyat
c. penduduk
d. orang asing
e. bukan penduduk
Jawaban: b

23. Orang-orang yang berada di wilayah suatu Negara, tetapi status hukumnya sebagai warga Negara lain dan mereka tunduk pada peraturan hukum Negara tempat mereka berada, disebut….
a. penduduk
b. bukan penduduk
c. warga Negara
d. orang asing
e. rakyat
Jawaban: d

24. Unsur mutlak suatu Negara sebagai tempat berhuninya Negara dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat disebut….
a. rakyat
b. penduduk
c. wilayah Negara
d. wilayah daratan
e. wilayah lautan
Jawaban: c

25. Wilayah lautan suatu Negara yang lebih dari 200 mil laut disebut….
a. ZEE
b. batas zona bersebelahan
c. batas laut territorial
d. batas landas benua
e. batas garis pantai
Jawaban: a

26. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dan sistem politik disebut….
a. budaya politik
b. sistem politik
c. infrastruktur politik
d. suprastruktur politik
e. partai politik
Jawaban: a

27. Dibawah ini yang bukan merupakan suprastruktur politik Indonesia adalah….
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. LSM
Jawaban: e

28. Di bawah ini yang bukan merupakan insfrastruktur politik Indonesia adalah….
a. partai politik
b. kelompok kepentingan
c. kelompok penekan
d. presiden
e. media komunikasi politik
Jawaban: d

29. Sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu disebut….
a. partai politik
b. kelompok penekan
c. kelompok penekanan
d. media komunikasi politik
e. tokoh politik
Jawaban: c

30. Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah….
a. kelompok penekan
b. tokoh politik
c. partai politik
d. kelompok kepentingan
e. media komunikasi politik
Jawaban: e

31. Subsistem dari sistem sosial merupakan….
a. sistem nilai
b. sistem norma
c. sistem politik
d. sistem keluarga
e. sistem pemerintahan
Jawaban: c

32. Institusi politik yang digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalahuntuk memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah disebut sebagai….
a. kelompok kepentingan
b. kelompok penekan
c. kelompok politik
d. media komunikasi politik
e. kelompok tokoh politik
Jawaban: b

33. Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terogsnisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan bertujuan menguasai pemerintahan, serta melaksanakan kebijaksanaan umum mereka, merupakan pengertian partai politik menurut….
a. Mariam Budiarjo
b. Mostesquieu
c. Sugmund Neumann
d. Roger F. Soltau
e. George Jellineck
Jawaban: d

34. Kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu….
a. participatie
b.participation
c. partilipatio
d. participare
d. participationare
Jawaban: a

35. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….
a. partisipasi sosial
b. partisipasi budaya
c. partisipasi ekonomi
d. partisipasi politik
e. pastisipasi keamanan
Jawaban: d

36. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu….
a. autonomos
b. aoutonomatica
c. autonomaia
d. autonomy
e. automanica
Jawaban: a

37. Keleluasaan daerahuntuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hdup, dan berkembang di daerah disebu prinsip otonomi….
a. sluas-luasnya
b. bertanggung jawab
c. nyata
d. satu arah
e. menyeluruh
Jawaban: c

38. Di bawah ini merupakan pemerintah daerah, kecuali….
a. gubernur
b. presiden
c. bupati
d. walikota
e. camat
Jawaban: b

39. Istilah dari yustisi, yaitu….
a. keamanan
b. ketertiban
c. pertahanan
d. peradilan
e. kesejahteraan
Jawaban: d

40. Ampunan yang diberikan presiden kepada orang yang telah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah Agung disebut….
a. amnesti
b. reabilitasi
c. abolisi
d. kodlisi
e. grasi
Jawaban: e

41. Sebutkan kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaan hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn tertentu dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset dan Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

43. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh dengan daratan India,tetapi keduanya memiliki batas batas batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

44. Jelaskan perbedaan apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sma sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yang menganut asas soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut tidak dapat mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa X, maka ia di anggap sebagai warga negara X. Akan tetapi,negara Y juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia mencakup lima komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.

46. Jelaskan yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian warga negara Indonesia menurut UUD 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

47. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah!
Jawaban: Prinsip otonomi daerah adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.

48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dikenal saat asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan otonomi daerah.

49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah!
Jawaban: Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag dan jasa objektif
3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu kepada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi

50. Sebutkan tugas dan wewenang kepala daerah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala daerah, termuat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 25, di antaranya sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan.
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan

Penutup

Itu dia soal UAS kelas 10 SMA untuk mata pelajaran PKN. Semoga soal-soal diatas dapat menambah wawasan dan kemampuan anda ya. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Itulah Ulasan Kami Tentang Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya

Sekianlah informasi tentang Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya yang dapat kami bagikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi anda.Teriakasih, jangan lupa share dan tuliskan komentar dibawah ini.

Anda sudah melihat postingan Soal UAS PKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya dengan alamat link https://15hits.blogspot.com/2019/04/soal-uas-pkn-kelas-10-sma-dan-kunci.html silahkan di copy dan bagikan.